Detail Berita

Image

MENTAN AMRAN DORONG PENGEMBANGAN BIOETANOL, BUPATI BOMBANA HADIRI RAKOR NASIONAL

Jakarta, JVSNews.id – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam mendukung arah kebijakan pemerintah pusat di bidang ketahanan energi berbasis pertanian. Hal tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dalam Rapat Koordinasi Program Khusus Pemerintah untuk Bioetanol yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membahas rencana pengembangan bioetanol dari sektor hulu. Sebanyak 44 bupati dari berbagai daerah turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pembahasan diarahkan pada kesiapan daerah dalam menyediakan lahan, pengembangan komoditas pertanian, serta pemetaan potensi bahan baku yang dapat menunjang program bioetanol nasional.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa pengembangan bioetanol membutuhkan dukungan yang kuat dari sektor pertanian. Ketersediaan bahan baku menjadi salah satu faktor utama yang harus dipersiapkan secara terintegrasi sebelum pengembangan industri bioetanol dilakukan dalam skala yang lebih luas.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendorong tiga komoditas pertanian strategis sebagai sumber bahan baku bioetanol, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung. Ketiga komoditas tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan bahan baku sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi pertanian di daerah.
Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kebutuhan lahan untuk mendukung pengembangan bioetanol diperkirakan mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektare. Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan berbagai daerah untuk mengoptimalkan potensi lahan dan komoditas pertanian yang tersedia.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Menteri Pertanian.
Lebih lanjut, pengembangan bioetanol diarahkan tidak semata-mata sebagai bagian dari upaya penyediaan energi alternatif, tetapi juga sebagai program yang mampu memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Keterlibatan petani menjadi salah satu unsur penting dalam rantai pengembangan komoditas bahan baku bioetanol.
Dengan pendekatan tersebut, pengembangan bioetanol diharapkan dapat menciptakan keterhubungan antara sektor pertanian, industri dan energi. Petani tidak hanya berperan sebagai produsen komoditas, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang terbentuk dari pengembangan industri berbasis hasil pertanian.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya kesiapan daerah dari berbagai aspek sebelum pengembangan komoditas bahan baku bioetanol dilaksanakan. Aspek kesesuaian lahan, status dan legalitas lahan, produktivitas komoditas, hingga keberlanjutan dan perlindungan lingkungan menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pengembangan.
Bagi pemerintah daerah, pembahasan tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan dalam mendukung agenda nasional. Setiap daerah memiliki karakteristik wilayah, kondisi lahan dan komoditas unggulan yang berbeda sehingga pemetaan potensi menjadi langkah penting agar pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Kehadiran Bupati Bombana dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengikuti perkembangan kebijakan strategis pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi pertanian sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi dan peningkatan perekonomian daerah.
Kabupaten Bombana memiliki potensi sektor pertanian yang dapat terus dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya dan komoditas yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Karena itu, informasi dan arah kebijakan yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam melihat peluang pengembangan sektor pertanian ke depan, termasuk kemungkinan keterlibatan daerah dalam program bioetanol nasional.
Pengembangan program bioetanol juga membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Pemerintah pusat berperan dalam menyiapkan arah kebijakan dan dukungan program, sementara pemerintah daerah memiliki peran dalam mengidentifikasi potensi wilayah, mempersiapkan sumber daya, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha pertanian.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat memberikan gambaran mengenai arah pengembangan bioetanol berbasis komoditas pertanian sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan potensi masing-masing. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terbentuknya ekosistem bioetanol yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan energi, tetapi juga memberikan dampak terhadap produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bombana selanjutnya akan terus mencermati arah kebijakan dan ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat terkait program tersebut. Berbagai potensi daerah dapat menjadi bahan kajian untuk menentukan bentuk dukungan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan wilayah.
Rakor ini sekaligus menjadi bagian dari langkah awal dalam memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan energi berbasis pertanian. Dengan dukungan data, kesiapan lahan, komoditas yang memadai serta keterlibatan petani, program bioetanol diharapkan dapat dikembangkan secara terencana dan berkelanjutan di berbagai daerah Indonesia